Bupati Wonosobo Trimawan Nugrohadi PDF Print E-mail
STUDI KASUS - KEPEMIMPINAN

Meningkatkan Kesehjahteraan
melalui Pengarus-utamaan Gender

Oleh:
Cungki Kusdardjito-Univ Jananbadra

Suara takbir dan shawalat badar tiba-tiba bergema menyambut kemenangan mutlak bagi pasangan Drs. Trimawan Nugrohadi, M.Si. dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), dan Drs H.A. Kholiq Arief dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hari itu, Selasa, tanggal 3 Oktober 2000, tangis haru dan saling berpelukan mewarnai suasana Gedung DPRD Kabupaten Wonosobo.

Yang penting dan patut dicatat bahwa dua orang, bupati dan wakil bupati terpilih ini, merupakan wartawan.

Pak Tri, terakhir, masih menjadi wartawan Aceh Post, sedang Pak Kholiq adalah wartawan Jawa Pos. “Terus terang, pasangan ini terbentuk secara dadakan. PDIP waktu itu kebingungan mencari figur pemimpin. Tapi, syukurlah…berhasil.” Demikian cerita salah seorang tokoh senior PDIP, sambil berusaha mengingat situasi menegangkan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2000.

Mengawali karirnya sebagai bupati, Trimawan langsung berhadapan dengan masalah seputar lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jiwa kewartawanannya mendorong dia untuk melakukan investigasi masalah lingkungan yang sangat nyata terjadi di Wonosobo. Pada suatu hari, Tri mengajak ajudannya pergi ke Dieng. Di suatu tikungan, dia ke luar dari mobil, berdiri di pinggir jalan, dan lama memandangi hamparan Gunung Dieng seraya berguman, “Wah, parah, gundul! Harus dihentikan!” begitu kata hatinya. Pemandangan indah kawasan hutan Gunung Dieng beberapa tahun lalu kini tidak lagi dapat dinikmati karena telah mengalami kerusakan berat sebagai akibat eksploitasi pertanian, utamanya kentang dan sayur-mayur. Selain itu, pembukaan dan penjarahan hutan, yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab, seperti di daerah Bogoran dan Jangkringan, telah berlangsung sejak tahun 1995. “Ya, kerusakan ini yang menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang di dataran tinggi ini,” celetuk Trimawan sembari berjalan kembali menuju mobilnya.

Trimawan: Mantan Wartawan

Trimawan Nugrohadi, begitulah nama yang diberikan oleh ayahnya, Wagiso, dan ibunya, Wismoyatini. Trimawan lahir di Selomerto, Wonosobo pada 26 Maret 1961. Dia menghabiskan masa mudanya di Purworejo dan Wonosobo. Tri sekolah SD dan SLTP di Kota Purworejo, dan SLTA di Wonosobo. Tahun 1978, lulus dari SLTA (SMU 2), dia hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP). Ia memperoleh gelar sarjana (S1) tahun 1990, yang langsung mengabdi sebagai tenaga pengajar di tempat belajarnya, Fakultas Ilmu Komunikasi IISIP.

Trimawan Nugrohadi, yang senang dipanggil Pak Tri ini, menurut teman-teman dekatnya, adalah pria yang moderat, terbuka, simpatik, ramah, dan low profile. Dia juga seringkali dikatakan sebagai orang yang demokratis. Satu lagi, “Dia itu suka dekat dengan rakyat jelata, wong alit. Orangnya tidak bisa ngomong ‘tidak’, karena takut dianggap otoriter,” komentar sahabat satu partainya di PDI-P sambil berseloroh. Tak pelak, dia seringkali dituduh tidak tegas. “Wah… ,” pria berkumis tipis, pendek dan agak gemuk ini berseloroh tersipu oleh pujian-pujian itu.

Sejak mahasiswa, di IISIP, Trimawan sudah memilih dan mempercayai ideologi nasionalisme. Karena itu, dia aktif di suatu organisasi politik lingkup kampus, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang bersimbol warna merah. Bahkan, dia juga tercatat sebagai korban peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996, yang dikenal dengan KUDATULI. “Untung, saya bisa lolos dari rumah sakit, sehabis menjalani perawatan. Kalau tidak, celaka… ,” begitulah komentar dia mengingat tragedi berdarah-darah itu.

Trimawan banyak malang melintang di lingkungan pers. Dia pernah menjadi reporter Majalah Tempo tahun 1985-1987. Kemudian, karena terjadi pembredelan Majalah Tempo, dia diangkat menjadi Redaktur Pelaksana Harian Aceh Post sampai tahun 1998. Sejak tahun itu, dia kembali ke kampung halaman, Wonosobo, putar haluan menekuni kancah politik. Tri menjadi Ketua DPC PDI-P Wonosobo periode tahun 1998-2000, dan menjadi Wakil Ketua DPRD periode 1999-2000. Karir berikutnya ditentukan pada tanggal 3 Oktober 2000. Ketika itu, Tri didampingi Kholiq Arief, terpilih secara mutlak menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Wonosobo, yaitu 38 dari 45 suara. Dukungan mereka peroleh dari PDIP, PKB, PAN, Golkar dan TNI/Polri, sedangkan PPP pada waktu itu tidak mendukung pasangan ini.

Dua orang muda tampil memimpin sebuah kabupaten yang dikenal ‘gemah ripah loh jinawi’ karena kesuburan tanah, produk unggulan (tembakau, kentang dan sayur mayur), dan hasil hutannya. Sayangnya, semua kriteria kemakmuran ini tidak tercermin dalam kehidupan masyarakatnya. “Ini tugas saya, untuk mengerti dan menyelesaikan persoalan,” demikian kata hati Tri di sela-sela kunjungannya di sebuah desa miskin. Kombinasi antara dua figur pemimpin muda, Tri dan Kholiq, merupakan besanan antara PD-P dan PKB, antara nasionalis dan agamis, dan antara ‘merah’ dan ‘hijau’ yang juga tak terlepas dari kesepakatan politik antara PDIP dan PKB yang merupakan dua kekuatan utama di Kabupaten Wonosobo. Bupati dari PDIP, sedangkan Wakil Bupati dan Ketua DPRD dari PKB. Pada saat itu, hubungan antara PDIP dan PKB sangat mesra karena mempunyai sejarah dan nasib yang hampir sama, keduanya sama-sama dinafikan selama masa pemerintahan Orde Baru. Komposisi ini, pada awalnya memang cukup kompak di atas landasan komitmen bersama: asal untuk wong cilik dan tidak yang mercu-suar. Pembagian tugas di antara keduanya pun cukup jelas. Kholiq Arief sebagai wakil bupati mengurusi masalah perencanaan dan hubungan eksternal, khususnya dalam bidang pertanian, kehutanan, kesejahteraan rakyat dan pendidikan sedangkan Trimawan sebagai bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Trimawan Nugrohadi, merupakan salah satu pemimpin daerah yang memiliki visi dan misi, yang berkaitan dengan tema, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pemberdayaan masyarakat dan gender issues melalui pendekatan partisipatif. Tentu saja, semangat ini dapat dikaitkan dengan status dia, yang seorang dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Tanpa menunda waktu, Tri dibantu Kholiq, kemudian, mengundang seluruh jajaran pimpinan dinas/badan/lembaga pemerintah, secara bersama-sama menyusun prioritas program pembangunan untuk masyarakat Wonosobo. Hasilnya adalah berupa tiga prioritas program pembangunan: pendidikan, lingkungan dan kesejahteraan sosial­ekonomi.

Wonosobo: Mengurai Benang Kusut

“Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman…” Itulah cuplikan lagu legendaris Koes Plus, yang sekiranya cocok untuk menggambarkan kondisi alam Kabupaten Wonosobo. Subur dengan pemandangan lereng pegunungan yang sangat  indah.

Kabupaten ini berada di dataran tinggi, 270 sampai dengan 2250 meter di atas permukaan laut, dan meliputi wilayah seluas 984,68 Km2 . Karena itu, kawasan Wonosobo, yang berhawa dingin, cocok untuk tempat ‘tetirah’ (peristirahatan), sekaligus wisata alam. Namun demikian, tempat ini bukan merupakan tujuan utama. Orang menuju ke Wonosobo umumnya hanya singgah, sembari menikmati pemandangan alam Dieng. Untuk daya tarik, sebuah ikon tentang Wonosobo perlu diciptakan, sehingga orang ke Wonosobo semata-mata ingin menikmati keindahan Wonosobo, tidak sekadar numpang lewat dan mampir.

Bagi penggemar rokok, orang selalu ingat Wonosobo. Tak dapat dipungkiri, kabupaten ini merupakan penghasil tembakau kelas satu di dunia, yang banyak digunakan oleh sejumlah pabrik rokok, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Wonosobo juga dikenal dari hasil kentang, sayur-mayur, jamur, teh dan kopi. Satu lagi, yang berasal dari hasil hutan seperti kayu lapis. Bahkan, sejumlah kandungan tambang di dalam tanah, seperti sumber air panas, kaolin, asbes dan batu kuarsa belum tersentuh. Tentu saja, semua produk ini menguntungkan secara ekonomis, baik untuk masyarakat maupun daerah. Hanya saja, eksploitasi alam ini, termasuk pembalakan liar dan penambangan pasir, harus dibayar mahal, berupa kerusakan hutan dan lingkungan. Bupati Trimawan Nugrohadi hanya diam, sambil sesekali berpindah posisi duduk, mendengarkan serius laporan para kepala dinas terkait.

Secara administratif Kabupaten Wonosobo terbagi ke dalam 14 kecamatan dan 278 desa/ kelurahan. Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo mencapai sekitar 762.751 yang hampir seluruhnya (98%) beragama Islam. Hanya saja, sebagian besar penduduk ini berpendidikan rendah - hampir separuh berpendidikan Sekolah Dasar dan lebih dari tujuh persen masih buta aksara. Memprihatinkan! Yang jelas, daerah ini memerlukan terobosan strategi untuk mendongkrak tingkat pendidikan masyarakat.

Pada umumnya, masalah rendahnya pendidikan tersebut didorong oleh suasana sosial-budaya tertentu, berkaitan dengan persoalan seputar (ketimpangan) gender, utamanya menyangkut marjinalisasi perempuan. Perempuan seringkali dinomorduakan dalam mendapatkan sejumlah akses, seperti pendidikan dan pekerjaan. Mereka cenderung (di)kawin(kan) pada usia muda. “Sudah tradisi di sini.” Itu kata seorang perempuan penjual mie rebus di depan sebuah hotel, yang berada di tengah kota Wonosobo. Selain itu, anak laki-laki sering meninggalkan sekolah karena diminta oleh orang tuanya membantu mengolah lahan untuk tanam tembakau. Hasil emas hijau ini sangat menggiurkan bagi petani Wonosobo pada saat harganya bagus sehingga mereka memandang tembakau sebagai salah satu prioritas utama dalam hidup mereka. Jatuhnya harga tembakau beberapa tahun terakhir mengakibatkan putus sekolah yang tinggi bahkan kerawanan gizi.

Semua materi yang terkandung di dalam artikel ini dipersiapkan semata-mata hanya untuk tujuan pembelajaran. Kasus ini tidak dimaksudkan atau dirancang sebagai gambaran yang menunjukkan sebuah praktek yang benar atau salah.

Hak Cipta © 2007 dimiliki oleh Yayasan Pembangunan Berkelanjutan

Studi Kasus yang dipaparkan ini hanya berisi sebagian dari isi keseluruhan studi kasus dengan judul tersebut diatas.