Pengantar
Hari itu Winasa terlihat berbeda sekali. Dari pagi sampai siang pintu ruangannya tertutup rapat­rapat. Melalui telepon dia menitip pesan pada sekretaris kalau hari itu dia tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia tidak habis pikir mengapa sampai saat ini terkesan DPRD tidak memberi respon yang positif terhadap segala upaya yang telah dilakukannya dalam membangun Jembrana. Mengapa DPRD tidak berinisiatif untuk mem-Perda-kan inovasi pembangunan Jembrana. Dalam kesendiriannya terbayang kembali olehnya hari yang bersejarah sekaligus sangat mendebarkan baginya yaitu tanggal 15 September 2000. Hari itulah dia bersama Ir. I Ketut Suania berhasil dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2000-2005 oleh Gubernur Propinsi Bali, I Dewa Made Berata di Gedung Mendapa Kesari, Negara, Kabupaten Jembrana. Sungguh mendebarkan karena pada rencana pelantikan pertama beberapa hari sebelumnya gagal untuk diselenggarakan. Saat itu ada pengerahan massa dari lawan-lawan politiknya sehingga timbul kericuhan dan korban jiwa-pun tak terhindarkan.

Karenanya, dari awal pengabdiannya, I Gede Winasa menyadari betul bahwa legitimasi politiknya di tingkat elit sangat lemah. Memang dalam proses pencalonannya dia tidak diusung oleh fraksi­fraksi partai besar melainkan oleh fraksi P3R (fraksi gabungan dari partai-partai yang jumlah kursinya terbatas, yaitu dari Partai PPP dan PAN). Selain itu pada awal jabatannya, dia  masih sering mendengar isu-isu negatif  yang terus dihembuskan tentang dirinya, intrik-intrik politik untuk menjatuhkan dari lawan politiknya, tingginya lalu lintas politik yang terjadi pada lembaga DPRD, lemahnya kinerja birokrasi aparat pemerintah daerah, besarnya pemborosan anggaran, tambunnya struktur organisasi pemerintah daerah dan semakin lengkap dengan sangat terbatasnya keuangan daerah. Jumlah PAD hanya Rp.2,5 milyar dan APBD sebesar Rp 66,9 milyar. Kendala-kendala itu sempat mempersulit dirinya untuk mengawali roda pemerintahan dari kabupaten paling barat dari pulau Bali ini. Padahal tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah (termasuk kabupaten termiskin di wilayah propinsi Bali) dengan jumlah keluarga miskin 12.206 keluarga atau 19,4 persen dari total keluarga; tingkat kematian bayi sebanyak 15,25 per 1.000 lahir hidup; tingkat drop-out cukup tinggi memerlukan pemikiran intens dengan tindakan segera dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat.

Tersentak dari lamunannya, kembali dia berpikir bagaimana keseluruhan program inovasi Jembrana yang telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Jembrana itu kedepan memiliki landasan hukum yang kuat yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). “Saya harus segera meyakinkan DPRD,” gumamnya.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian lebih dikenal sebagai Undang-undang Otonomi Daerah, bagi banyak kepala daerah disikapi dengan berbagai komentar. Ada yang menerimanya dengan ikhlas, tidak sedikit pula yang menerimanya dengan penuh keterpaksaan atau sikap setengah-setengah. Namun tidak demikian dengan Bupati Jembrana. Bagi dokter lulusan Unair Surabaya tersebut, pelaksanaan otonomi daerah di tingkat dua (kabupaten) sejak tahun 2000 adalah sebuah anugerah. Karena dengan penyelenggaraan otonom daerah itu, pemerintah di daerah beserta komponen dan potensi masyarakatnya dapat mewujudkan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan mereka. Dan masyarakat juga secara aspiratif akan lebih terwakili.

Pemberlakuan otonomi daerah secara penuh di tingkat kabupaten, juga merupakan sebuah momentum strategis bagi Winasa dalam memulai langkah pengabdiannya sebagai bupati Jembrana. Baginya momentum tersebut harus dikelola secara optimal, sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan daerah itu sendiri. Pemberlakuan otonomi daerah adalah sebuah perubahan musim. Artinya, kalau sebelumnya adalah musim kemarau yang panjang, bahkan sampai 32 tahun, saat ini adalah awal dari musim hujan yang banyak menjanjikan kemakmuran bagi rakyat. Namun dengan catatan, apabila salah menyikapi perubahan musim ini, maka perubahan ini pun akan menjadi bumerang dan petaka bagi semua. Bila salah dalam mengelolanya, maka peluang yang demikian terbuka bagi pemerintah tingkat dua akan menjadi sia-sia.

Dari kesadaran itulah, Winasa memulai langkah pengabdiannya sebagai Bupati. Perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan yang sebelumnya demikian sentralistik bagi Winasa, harus diterjemahkan sebagai perubahan filosofi birokrasi dari “daulat tuanku menjadi daulat rakyatku”.

Bagi Winasa ada tiga kunci dari penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang handal, kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat yang baik dan ketiga adalah lingkungan yang mendukung dalam artian daya saing dan daya beli masyarakat yang tinggi. Ketiga pilar itu yang berarti dunia pendidikan dan derajat kesehatan telah tercapai, maka satu lagi yang harus digarap dan diberikan peluang adalah peningkatan status ekonomi kerakyatan, serta terbukanya peluang usaha secara adil bagi setiap anggota masyarakat, guna mencapai peningkatan daya beli masyarakat itu sendiri.

Dari ketiga kata kunci: pendidikan, kesehatan, dan daya beli itulah Winasa menawarkan konsepnya yang dituangkan dalam visi dan misinya membangun Jembrana secara utuh dengan sasaran ideal “mewujudkan masyarakat Jembrana yang sehat, cerdas, sejahtera dan berbudaya.”

Menyadari keberadaan birokrasi sebagai elemen strategis dalam mewujudkan berbagai mimpi­mimpinya yang menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Jembrana, dia pun tidak menutup mata. Dia harus merubah sebuah tatanan kultur kerja birokrasi yang sudah berkarat secara mendarah daging dari sebuah rezim yang berkuasa sebelumnya, orde baru. Pekerjaan rumah berupa revitalisasi birokrasi yang diambilnya. Mulai dari peningkatan sumberdaya manusia secara menyeluruh, sampai penataan kembali bentuk-bentuk kelembagaan pemerintahan yang menjadi semang dari masyarakat birokrasi itu sendiri.

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana adalah satu dari 9 Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, terletak di belahan paling barat pulau Bali, membentang dari arah barat ke timur pada 8°03'40" – 8°60’48" LS dan 114°25’53" - 114°42’40" BT. Luas wilayah Jembrana 84,180 Km2 atau 14,96% dari luas wilayah pulau Bali (Lampiran 1). Berbeda dengan daerah-daerah lain di sana, Jembrana tidak mengandalkan pariwisata. Justru pertanian, peternakan dan perikanan yang dijadikan andalan, sedangkan pariwisata yang menjadi benchmark pulau Dewata, hanya menjadi bagian kecil dari bidang pendidikan dan kebudayaan.

(a) Wilayah administratif

Secara administratif kabupaten Jembrana terbagi menjadi 4 kecamatan yakni Melaya, Negara, Mendoyo, dan Pekutatan; dengan terbagi ke dalam 51 desa dan 9 kelurahan. Luas daerahnya sekitar 84.180 km2. Masing-masing wilayah dikepalai oleh kepala wilayah:

.                      • Wilayah kecamatan dikepalai oleh Camat;

.                      • Desa dikepalai Kepala Desa ((Perbekel);

.                      • Kelurahan dikepalai Lurah;

.                      • Desa Adat dikepalai oleh Bendesa.



Secara umum batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

.                      • Sebelah utara pegunungan berbatasan dengan Kabupaten Buleleng;

.                      • Sebelah Selatan Samudra Indonesia;

.                      • Sebelah barat Selat Bali;

.                      • Sebelah timur Kabupaten Tabanan.

(b) Demografis

Hampir 70% sampai 80% masyarakat kabupaten Jembrana adalah petani atau hidup dari hasil pertanian (bertani, berkebun dan beternak). Hasil pertanian utamanya berupa padi, jagung, kedelai, pisang, semangka dan pepaya. Hasil pertanian utamanya berupa kakao, cengkeh, kelapa, vanili, kopi. Sedang hasil ternak utamanya yaitu sapi, kambing dan ayam kampung. Sisanya 20% sampai 30% adalah pegawai negeri, pedagang dan penjual jasa. Tidak seperti daerah-daerah lainnya di Bali, di mana sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang pariwisata, masyarakat di Kabupaten Jembrana mengandalkan lahan pertanian sebagai tumpuan harapan. Padahal bila dilihat dari sisi kemapanan ekonomi, masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata itu memang jauh lebih mapan dibandingkan dengan masyarakat di sektor pertanian.

Berdasarkan sensus tahun 2000, jumlah penduduk kabupaten Jembrana 231.572 jiwa dengan distribusi sebagai berikut: Kecamatan Melaya 48.435 jiwa, Kecamatan Negara 115.175 jiwa, Kecamatan Mendoyo 51.324 jiwa dan Kecamatan Pekutatan 16.638 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk adalah 275 orang/km2 .

Semua materi yang terkandung di dalam artikel ini dipersiapkan semata-mata hanya untuk tujuan pembelajaran. Kasus ini tidak dimaksudkan atau dirancang sebagai gambaran yang menunjukkan sebuah praktek yang benar atau salah.

Hak Cipta © 2007 dimiliki oleh Yayasan Pembangunan Berkelanjutan

Studi Kasus yang dipaparkan ini hanya berisi sebagian dari isi keseluruhan studi kasus dengan judul tersebut diatas.