Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengusulkan daerah yang mampu mengurangi angka kemiskinan mendapatkan reward atau penghargaan dari pemerintah pusat.Selama ini, provinsi atau daerah yang mampu mengurangi jumlah warga miskin dan pengangguran tidak mendapatkan apa-apa, bahkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan dari pusat malah dikurangi atau dihentikan karena daerah tersebut dianggap sudah mandiri.

Padahal, daerah membutuhkan dana investasi yang jauh lebih besar setelah berhasil mengurangi kemiskinan. Hal itu diungkapkan Sultan Hamengku Buwono X ketika menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR yang dipimpin Theo L Sambuaga dan Komisi IV DPR yang dipimpin Mindo Sianipar, Senin (23/7), di Yogyakarta.

"Di dalam DAU (Dana Alokasi Umum) memang ada komponen persentase, biarpun besarnya nol koma pada konteks orang miskin. Nah, suatu daerah yang bisa mengurangi orang miskin ternyata tidak mendapatkan reward, ya sudah kalau begitu, ya jumlah orang miskin saya perbanyak, supaya DAU saya lebih banyak. Kan, begitu?" katanya.

Sultan mengungkapkan, dana investasi yang lebih besar tersebut dibutuhkan karena warga yang lebih sejahtera membutuhkan sarana tambahan yang sebelumnya belum diperlukan oleh warga miskin, seperti listrik untuk televisi. Selain itu, juga untuk jalan yang lebih baik.

Jika tidak ada terobosan kebijakan dari pemerintah pusat yang cukup signifikan mengenai penghargaan kepada daerah yang berhasil mengurangi angka kemiskinan, dikhawatirkan program-program pengurangan kemiskinan dan pengangguran tidak pernah bisa terwujud.

Menurut Sultan, di DIY jumlah orang miskin memang meningkat. Jumlah warga miskin di DIY pada tahun 2005 tercatat 942.129 dari 3,2 juta penduduk, sedangkan tahun 2006 jumlah warga miskin menjadi 1,2 juta dari 3,4 juta penduduk.

Sultan menuturkan, kepemilikan luas tanah yang terbatas bagi petani di Yogyakarta, yaitu rata-rata 240-300 meter persegi menyulitkan petani mendapatkan pendapatan yang mencukupi dari bertani.

Perbaikan sistem

Secara terpisah, pakar otonomi daerah Purwo Santoso berpendapat pengentasan kemiskinan tidak selalu dengan pembagian uang. Selama ini, terbukti pembagian uang tidak menurunkan angka kemiskinan. Namun, yang diperlukan adalah perbaikan sistem yang mendukung terciptanya keadilan berusaha bagi orang miskin.

Menurut Purwo, pemerintah pusat memang perlu memberikan reward bagi daerah yang serius melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan. Bukan hanya dilihat dari angka-angka statistik, tetapi dilihat dari upaya riil pemda dalam pengentasan kemiskinan.

"Misalnya pemerintah pusat melalui evaluasi dan monitoring bisa menilai kesungguhan daerah dalam berbagai upaya mengentaskan kemiskinan. Namun, reward tidak selalu harus uang bagi daerah. Dukungan kepada daerah dalam bentuk penyuksesan program juga bisa dilakukan," ucapnya.(Erwin Edhi Prasetya)

Sumber : www.kompas.co.id